Pasar gula belum saatnya digabung

Online: Senin, 15 Juni 2009 | 13:13 wib ET

SURABAYA - Kalangan produsen gula berbahan baku tebu dan petani melihat belum saatnya pasar gula digabung. Wacana tentang penggabungan pasar antara gula rafinasi dan gula konsumsi mengemuka dalam Simposium Gula yang digelar Kamar Dagang & Industri (Kadin) Indonesia belum lama.

Ketua Komite Tetap Pengembangan Industri Primer dan Pertanian KADIN Adhi S Lukman bahkan menyatakan bahwa pihaknya akan memberikan masukan kepada pemerintah tentang kebijakan pergulaan yang terintegrasi dimana hanya ada satu jenis gula. Alasannya, di dunia internasional tidak mengenal istilah gula rafinasi dan gula kristal.

Menurut Corporate Secretary PTPN XI Adig Suwandi menyatakan, setidaknya pembedaan pasar kedua jenis gula masih diperlukan selama masa transisi menuju peningkatan daya saing, pembedaan antara kedua jenis gula masih diperlukan samata-mata agar tercipta iklim persaingan yang adil, kondusif, dan memberdayakan pelaku usaha.

Gula rafinasi yang diperdagangkan di Indonesia pada saat ini berasal dari pengolahan gula kristal mentah (raw sugar) impor oleh industri gula rafinasi dalam negeri dan gula rafinasi impor yang importasinya dilakukan industri makanan/minuman.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 527/MPP/Kep/9/2003), gula rafinasi dilarang diperdagangkan secara eceran dan lebih diarahkan segmen pasarnya secara terbatas untuk bahan baku industri makanan/minuman.

"Alasan rasionalnya adalah masih diperlukannya pembedaan kedua jenis gula juga karena harga gula dunia yang terdistorsi," kata Adig Suwandi melalui siaran pers di Surabaya, Senin (15/6/09).

Lebih jelas ia pengatakan bahwa penyebab pertama adalah, sejumlah negara produsen gula memberikan proteksi secara berlebihan, baik kepada petani maupun industri gulanya, sehingga harga gula yang mereka ekspor bukan merupakan cerminan biaya produksi ditambah profit margin tertentu.

Kedua, negara produsen lain menjual gula akibat terjadinya residual market atau selisih antara produksi terhadap konsumsi domestik terlalu tinggi.

Surplus produksi yang tidak terserap pasar domestik inilah yang diekspor. Karena total biaya sudah ter-cover, berapa pun harga gula ekspor tidak menjadi masalah.

Ketiga, proteksi terhadap petani cenderung berlebihan antara lain berupa tersedianya kredit dengan bunga sangat murah, agro-inputs yang mudah diperoleh, dan jaminan harga yang ditanggung pemerintah.

Pada saat terjadi kegagalan panen (akibat bencana alam dan eksplosi hama) dan harga jatuh hingga jauh di bawah biaya produksi, negara membeli produk petani dengan harga bersaing.

Keempat, pengendalian impor secara ketat melalui pemberlakuan tarif bea masuk dengan besaran sangat tinggi dan berbagai hambatan non-tarif beralasan keamanan pangan dan bio-security.

"Pembedaan baru dapat dilakukan bila iklim persaingan sudah adil, dalam arti bahan baku yang digunakan industri gula rafinasi bukan raw sugar impor. Melainkan tebu baik yang berasal dari pembangunan kebun sendiri maupun kerja-sama dengan pihak lain. Selama asal bahan baku tidak sama, upaya menyatukan pasar kedua jenis gula sama belum dapat dilakukan secara simultan," lanjutnya.

Karena itu dalam usulan kebijakan pergulaan terintegrasi harus mewajibkan semua industri gula rafinasi, baik investasi baru, pabrik yang sudah eksis maupun pabrik yang berniat meningkatkan kapasitas, harus menggunakan bahan baku tebu.

Selama masa transisi selama 2-5 tahun, impor raw sugar masih dapat dilakukan namun dengan persentase tertentu yang mencerminkan komitmen membangun kebun tebu. Dari kebutuhan bahan baku dapat diatur minimal 75% berasal dari tebu dan hanya 25% berasal dari raw sugar. kbc8/kbc7